BAUBAU, arusnusantara.com – Masyarakat tiga kelurahan yakni, Bataraguru, Wale dan Wankanapi menyampaikan sejumlah keluhan kepada anggota DPRD Kota Baubau, Adriansyah Farmin saat menggelar reses masa sidang III tahun 2025 di Kecamatan Wolio.
Berbagai keluhan disampaikan masyarakat yang hadir dan diterima langsung oleh Adriansyah. Mulai dari persoalan penerangan hingga pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di Kota Baubau.
Di Kelurahan Bataraguru, legislator PDI-P ini dicecar dengan sejumlah persoalan. Seperti, penuntasan genangan air serta pemintaan agar tempat pemakaman umum di Kuburan Islam dapat diberikan penerangan lampu jalan.
“Untuk penerangan, terutama ketika ada pemakaman di malam hari, ini saya sudah masukkan kedalam pokir tahun 2026. Walaupun oleh Pemda sudah tidak direkomendasikan untuk pemakaman umum dipindahkan di daerah Kilo 5, tapi akan kita tetap usahakan,” jelas Adriansyah saat ditemui media ini beberapa waktu lalu.
“Sedangkan, untuk persoalan genangan air yang harus kita perhatikan adalah kebersihan drainase terlebih dahulu dan ini juga sudah saya koordinasikan dengan instansi terkait untuk melakukan pembersihan rutin,” sambungnya.
Untuk di Kelurahan Wale, mayoritas masyarakat menginginkan dilakukan perbaikan tanggul. Apalagi, saat ini sudah memasuki pergantian musim. Jadi, untuk antisipasi, Adriansyah juga mengaku telah mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk diberikan perhatian.
“Antisipasinya, selain perbaikan tanggul, saya juga mengusulkan agar dilakukan pengerukan dasar kali atau normalisasi di sepanjang bantaran sungai yang membelah Kota Baubau. Ini juga sudah saya koordinasikan dengan pemerintah dan instansi terkait seperti BPBD,” ujarnya.
Sedangkan untuk di Kelurahan Wangkanapi, Adri -sapaan akrab Adriansyah- mengaku mendapat permintaan agar dibangunkan posyandu. Pasalnya, selama ini, di kelurahan tersebut masih menggunakan rumah warga untuk pelayanan.
“Ini juga berkaitan dengan PPPK untuk kader KB, dimana mereka ini merupakan pahlawan kemanusiaan yang mengurus orang dari sebelum lahir sampai lansia. Ini akan menjadi perhatian khusus oleh Pemda untuk dapat mengkover mereka sebagai tenaga PPPK,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adri sempat membahas secara khusus terkait dengan pengusulan pekerja paruh waktu atau PPPK. Untuk masalah ini, pasca reses, Adri langsung menindaklanjuti dengan melakukan koorinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional Makassar.
Hasil pertemuan, BKN menyatakan bahwa saat ini masih pihaknya masih menunggu hasil penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal ini dikarenakan, Kota Baubau masuk di tahapan kedua berdasarkan surat perpanjangan yang diajukan oleh Pemkot Baubau tentang usulan PPPK.
“Baubau masuk di tahapan kedua bersamaan dengan 100 kab/kota. Di Sultra tinggal 2 kabupaten yang belum yakni Kota Baubau dan Bombana. Intinya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat telah di input dalam pokir untuk tahun 2026, tinggal nanti kita lihat berdasarkan skala prioritas,” bebernya.
Diketahui, Pemkot Baubau telah mengusulkan sebanyak 2.589 pegawai PPPK. Adri berharap, usulan tersebut dapat tercover dan terakomodir sepanjang segala persyaratan dapat dipenuhi. (Adm)