Oleh: Yulisnawati Abbas
Pegiat Komunitas Kepton
Ramai berita tentang pemilu yang menyeruak dan mengisi ruang publik akhir-akhir ini ternyata tidak membuat semua warga bangsa peduli dan ikut melibatkan diri dalam arus besar yang jadi diskursus nasional tersebut.
Beberapa kelompok masyarakat yang apatis itu umumnya adalah mereka yang tergabung dalam komunitas-komunitas yang kegiatan sehari-harinya cukup berjarak dengan politik praktis sehingga kurang peduli terhadap dinamika politik yang berkembang. Sebagian dari mereka, sikap apatis nya muncul dari kekecewaan terhadap praktek-praktek politik para aktor yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan sehingga melahirkan persepsi bahwa politik itu kotor dan sebagainya.
Masalahnya karena setiap individu warga bangsa adalah subyek politik yang memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Dalam pemilu misalnya, Makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, makin berkualitas dan demokratis pemilu dimaksud. Lantas bagaimana membuat agar segenap warga masyarakat untuk terlibat dalam kontes pemilu 2024 yang akan datang?
Sebagai orang yang sehari-hari berkecimpung di dunia komunitas kreatif yang banyak berinteraksi dengan warga masyarakat khususnya kaum muda, ternyata tidak sedikit kaum muda di kota Baubau dan Buton Tengah yang bersikap apatis terhadap politik, terutama mereka yang semasa kuliah tidak terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan internal dan eksternal kampus. Berbeda dengan mereka yang semasa kuliahnya aktif di organisasi internal maupun eksternal yang cukup antusias terhadap dinamika politik yang berkembang.
Anggapan bahwa politik itu kotor pada sebagian kalangan ternyata sudah mendarah daging. Hal inilah yang mengakibatkan kepedulian dan juga pemikiran kritis terhadap politik menjadi jauh. Jumlah mereka yang berfikir seperti ini juga bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak.
Mereka sebenarnya hanya mengekpresikan apa yang mereka rasakan dari kehidupan mereka sehari-hari, apa yang mereka lihat atau pengalaman mereka melihat pemimpinnya. Respon negatif ini tidak mengenal usia tua atau muda. Berdasarkan ketidaktahuan mereka dan lingkungan mereka yang pemahamannya juga keliru membuat mereka apatis dengan politik dan menghindari politik yang membuat mereka semakin tumpul dalam pemikiran.
Ketidakpahaman ini menyebabkan mereka bisa memilih menjadi golput, atau tetap memilih namun gampang dimanfaatkan oleh orang lain (massa mengambang).
Padahal menurut Bertolt Brecht, penyair Jerman sekaligus dramawan dan sutradara teater, “Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri.”
Namun, apakah mereka yang apatis dan cenderung awam politik ini adalah mereka yang tidak berpendidikan? Tidak juga. Mungkin sebagian dari mereka adalah kelompok marjinal, tapi tidak sedikit juga yang berpendidikan tinggi, para karyawan-karyawan swasta dan lain-lain. Namun ketika berbicara tentang politik, bagaimana respon orang awam? Politik itu kotor. Mereka menganggap agak sulit menemukan pemimpin yang jujur dan peduli terhadap masyarakat kecil. Siapapun pemimpin yang terpilih nantinya, tidak akan memberi pengaruh terhadap kehidupan mereka yang akan tetap begitu-begitu saja. Bahkan jika ada aktor politik yang terkesan peduli terhadap warga masyarakat, seperti memberi bantuan dan sebagainya, akan dipersepsikan bahwa pasti ada maunya, tidak ada yang gratis dalam politik.
Persepsi semacam ini ada sejak dahulu, bukan saja untuk menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang. Tantangan kita dalam negara demokrasi memang salah satunya adalah bagimana meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama kaum muda sebagai pemilik masa depan bangsa terhadap politik sehingga terpanggil untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang.
Berdasarkan data BPS tahun 2021, ada sebanyak 64,92 juta jiwa penduduk yang berusia 16-30 tahun. Proyeksi pemilih pemuda pada 2024 nanti sekitar 53,6% dimana angka ini lebih besar dari tahun 2019 lalu yaitu 30-40%.
Berdasarkan data tersebut akan diprediksi bahwa peran generasi milenial dan generasi Z akan mendapat proporsi besar dalam pemilu 2024 mendatang. Selain itu juga, data KPU menunjukan pemilu 2019 menunjukan pemilih muda mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih atau sebesar 35-40%. Dan pada 2024 ini diprediksi jumlah pemilih muda akan meningkat.
Penelitian yang dilakukan oleh Aris (2020) menyatakan bahwa trend angka partisipasi pemilih terlihat mengalami penurunan, baik untuk pemilihan umum, pemilihan presiden, maupun kepala daerah. Tingkat partisipasi politik pada pemilu pertama tahun 1955 sampai 1997, kemudian pada masa reformasi yaitu tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi yaitu berada kisaran 90 persen ke atas.
Data menunjukan bahwa jumlah golput secara signifikan baru terjadi pada pemilihan langsung yang dimulai lewat pemilu legislatif dan presiden tahun 2004 yakni sebesar 15,9 persen dan partisipasi politik hanya 84,1 persen. Bahkan untuk Pilpres putaran I dan II tahun itu mengalami penurunan yakni tingkat partisipasi politik putaran I 78,2 persen dan
putaran II 76,6 persen dengan tingkat golput masing-masing sebesar 21.18 persen
dan 23,4 persen.
Pada pemilu legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat 29,1 persen. Pada pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Kemudian pada pemilihan legislatif tahun 2014 angka partisipasi politik mencapai 75,2 persen dan golput mencapai 24,8 persen, sedangkan pemilihan presiden tahun 2014 partisipasi politik mencapai 70,9 persen dan angka golput 29,1 persen.
Data tersebut menunjukan tingkat golput yang terus meningkat dari pemikunke pemilu. Lantas bagaimana dengan 2024 nanti yang jumlah pemilih akan didominasi oleh pemuda?
Survey yang dilakukan oleh Universitas Siswa Bangsa Internasional. Survei bertema “Political Marketing: Exploring Student’s Aspiration and Intention to Vote” itu menunjukan sebanyak 53,23 persen responden menyatakan absen menggunakan hak suara atau golongan putih (golput).
Menurut Adler yang juga Dekan Fakultas Bisnis USBI, pemilih muda cenderung menganggap partai politik tidak melakukan apa pun untuk negara dalam berbagai bidang isu.
Ada delapan bidang isu yang dijadikan poin penilaian, yakni ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan, pendidikan, teknologi, dan kebudayaan. Dalam isu ekonomi, sebesar 24,6 persen responden menganggap tidak ada parpol yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Tentang isu politik, sebanyak 43,62 persen responden menilai parpol tidak mampu menangani problematika politik. Parpol juga dinilai tidak dapat menegakkan sistem hukum yang baik (47,43 persen), dianggap gagal memperbaiki masalah sosial (45,72 persen), kurang memedulikan permasalahan keamanan (50,3 persen), tidak berupaya memperbaiki pendidikan (47,37 persen), tidak berusaha meningkatkan kemampuan teknologi (54,55 persen), dan kurang perhatian pada kebudayaan (46 persen). (nasional.kompas, 4 April 2014).
Survei ini dilakukan oleh USBI dalam kurun Februari-Maret 2014. Sampel penelitiannya sebanyak 1.039 responden yang merupakan siswa SMA dan mahasiswa Jabodetabek dengan rentang usia 17-25 tahun. Tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error 3 persen. Pendanaan survei ini sepenuhnya berasal dari USBI. (nasional kompas, 4 April 2014)
Bagaimana proporsi pemilih dengan pengetahuan cukup tentang proses demokrasi dibanding dengan pemuda yang sekedar ikut-ikutan, atau apatis? Bagaimana menyikapi dan memberikan pengetahuan kepada mereka agar mereka mau sama-sama mengawal dan berpartisipasi berperan dalam pemilu 2024 agar demokrasi yang jujur dan adil dapat tercapai?
Meski hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi namun, pembiaran cara berfikir mereka adalah juga hal yang keliru. Dibutuhkan strategi dan cara lebih efektif agar semua masyarakat dapat terlibat dalam pesta demokrasi tersebut dengan cerdas berjamaah.